PHPL atau PHL atau SFM (Sustainable Forest Management) di hutan tropika yang dikenal dengan era penerapan ekolabel bagi kayu-kayu yang dihasilkan hutan tropik.
Pembangunan : proses transformasi SDA, teknologi, ekonomi dan SDM.
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
1. Menjamin pemerataan dan keadilan sosial
2. Menghargai keanekaragaman
Sistem pengelolaan hutan harus dapat menjamin kelestarian multidimensi :
1. Kelestarian SDA
2. Kelestarian hutan dan hasil hutan
3. Kelestarian fungsi lingkungan
4. Kelestarian manfaat bagi masyarakat
Batasan SFM dari ITTO :
Proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial.
Konsep dasar ekolabel:
- Ekolabel (ecolabel) berasal dari kata eco yang berarti lingkungan hidup dan label yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain.
Kendala yang dihadapi produk-produk ekolabel:
- Orang cenderung untuk tidak membeli ekolabel dikarenakan harga produk ekolabel lebih mahal dibanding produk lain, walaupun produk ekolabel ramah lingkungan.
Jika ada Perusahaan HPH ingin mengambil hak lahan cagar alam yang dilindungi, maka harus memenuhi kriteria sesuai PHL/SFM. Izin HPH bisa dicabut oleh Dephut.
Sertifikasi Hutan adalah Prosedur verifikasi yang menghasilkan sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan.
Ketua Yayasan LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) Prof. Dr. Emil Salim.
Showing posts with label catatan kuliah. Show all posts
Showing posts with label catatan kuliah. Show all posts
Thursday, March 1, 2012
Friday, September 9, 2011
Studi Kelayakan (Feasibility Study) Proyek Perkebunan Karet
PENDAHULUAN
Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah (crumb rubber)
Kondisi agribisnis karet saat ini menunjukkan bahwa karet dikelola oleh rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta. Pertumbuhan karet rakyat masih positif walaupun lambat yaitu 1,58%/tahun, sedangkan areal perkebunan negara dan swasta sama-sama menurun 0,15%/th. Oleh karena itu, tumpuan pengembangan karet akan lebih banyak pada perkebunan rakyat. Namun luas areal kebun rakyat yang tua, rusak dan tidak produktif mencapai sekitar 400 ribu hektar yang memerlukan peremajaan. Persoalannya adalah bahwa belum ada sumber dana yang tersedia untuk peremajaan. Di tingkat hilir, jumlah pabrik pengolahan karet sudah cukup, namun selama lima tahun mendatang diperkirakan akan diperlukan investasi baru dalam industri pengolahan, baik untuk menghasilkan crumb rubber maupun produk-produk karet lainnya karena produksi bahan baku karet akan meningkat. Kayu karet sebenarnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furniture tetapi belum optimal, sehingga diperlukan upaya pemanfaatan lebih lanjut.
Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, kecenderungan penggunaan green tyres, meningkatnya industri polimer pengguna karet serta makin langka sumber-sumber minyak bumi dan makin mahalnya harga minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Pada tahun 2002, jumlah konsumsi karet dunia lebih tinggi dari produksi. Indonesia akan mempunyai peluang untuk menjadi produsen terbesar dunia karena negara pesaing utama seperti Thailand dan Malaysia makin kekurangan lahan dan makin sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia akan makin baik. Kayu karet juga akan mempunyai prospek yang baik sebagai sumber kayu menggantikan sumber kayu asal hutan. Arah pengembangan karet ke depan lebih diwarnai oleh kandungan IPTEK dan kapital yang makin tinggi agar lebih kompetitif.
Dengan demikian diharapkan investasi di bidang pengembangan proyek perkebunan karet dapat meningkat. Sehingga memunculkan permasalahan “bagaimana suatu pengembangan proyek perkebunan karet dapat layak dilaksanakan? Faktor pendukung apa saja yang menjadi pendorong tumbuhnya usaha perkebunan karet dan aspek apa saja yang melandasinya?”
Selanjutnya tujuan dari studi ini adalah meninjau sejauh mana kelayakan proyek pengembangan perkebunan karet dapat dilaksanakan dilihat dari aspek manajemen operasional, pemasaran, teknis, ekonomis dan finansial.
Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat (i) bagi Pemerintah sebagai Policy Maker dan pemberi insentif bagi terlaksananya proyek pengembangan perkebunan karet, apabila proyek tersebut memenuhi berbagai aspek kelayakan; (ii) sebagai rekomendasi bagi pemrakarsa proyek, apakah proyek tersebut perlu dilaksanakan atau tidak; (iii) sebagai bahan evaluasi bagi calon pemberi pinjaman, apakah proyek tersebut perlu didanai atau tidak; dan (iv) sebagai informasi bagi petani peserta pendukung proyek, apakah proyek tersebut cukup prospektif dalam meningkatkan usaha pertanian dan kesejahteraan keluarganya.
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang diterapkan pada studi ini dapat melalui analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam studi ini meliputi evaluasi finansial, analisis rasio keuangan dan analisis sensitivitas.
Dalam melakukan evaluasi finansial dalam melaksanakan proyek ini dibatasi pada penggunaan kriteria investasi Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), serta dengan melihat proyeksi neraca tahun demi tahun (Comparative Balance Sheets) dan daftar rugi laba (Income Statement). NPV dari arus benefit dan biaya merupakan selisih present value arus benefit dengan present value arus biaya, atau secara ringkas adalah :
NPV =∑_(t=1)^n▒(Bt-Ct)/(1+i)^t
Dimana Bt adalah benefit sosial bruto proyek pada tahun t; Ct adalah biaya sosial bruto sehubungan dengan proyek pada tahun t; n adalah umur ekonomis proyek; dan i adalah social opportunity cost of capital yang digunakan sebagai social discount rate. Kriteria NPV ≥ 0, berarti suatu proyek dapat dinyatakan bermanfaat untuk dilaksanakan bila net present value proyek tersebut sama atau lebih besar dari nol. Jika NPV sama dengan nol berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar social opportunity cost of capital. Selanjutnya, perhitungan IRR dilakukan dengan interpolasi atau ekstrapolasi, yaitu dengan menghitung discount rate baru berdasarkan kedua perhitungan i1 dan i2 atau secara ringkas :
NPV1
IRR = i1 + (i2 – i1)
NPV2
Jika IRR sama dengan social discount rate (i), maka NPV proyek itu sama dengan nol. Jika IRR lebih kecil dari I, berarti NPV lebih kecil dari nol. Oleh karena itu, nilai IRR yang sama atau lebih besar dari I menyatakan tanda “go project” , sedangkan nilai IRR yang lebih kecil dari nol menyatakan tanda “no go project”.
PEMBAHASAN
ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor Karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1.0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1.3 juta ton pada tahun 1995 dan 2.0 juta ton pada tahun 2005. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada semester pertama tahun 2006 mencapai US$ 2.0 milyar, dan diperkirakan nilai ekspor karet pada tahun 2006 akan mencapai US $ 4,2 milyar (Kompas, 2006).
Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3.2 juta ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya 85% merupakan perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% perkebunan besar negara serta 8% perkebunan besar milik swasta. Produksi karet secara nasional pada tahun 2005 mencapai 2.2 juta ton. Jumlah ini masih akan bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan memberdayakan lahan-lahan pertanian milik petani serta lahan kosong/tidak produktif yang sesuai untuk perkebunan karet.
Karet merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia seharihari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Kebutuhan karet alam maupun karet sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia. Kebutuhan karet sintetik relatif lebih mudah dipenuhi karena sumber bahan baku relatif tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi karet alam dikonsumsi sebagai bahan baku industri tetapi diproduksi sebagai komoditi perkebunan.
Perkembangan Pasar Karet Alam
Konsumsi karet alam pada tahun 2005 sebesar 8.74 juta ton (meningkat 0.4%) dan karet sintetik sebesar 11.97 juta ton (menurun 0.5%), sehingga pangsa karet sintetik menurun sebesar 1% menjadi 57.7% dibandingkan karet alam. Konsumsi karet dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3.2% mencapai 21.33 juta ton pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 tumbuh 6.3% mencapai 22.64 juta ton. Tingginya harga karet alam relatif terhadap harga karet sintetik mungkin akan menyebabkan substitusi dalam jumlah tertentu dan perumbuhan pasar karet sintetik yang lebih cepat.
Harga karet alam yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang mampu mendorong percepatan pembenahan dan peremajaan karet yang kurang produktif dengan menggunakan klon-klon unggul dan perbaikan teknologi budidaya lainnya. Pemerintah telah menetapkan sasaran pengembangan produksi karet alam Indonesia sebesar 3 - 4 juta ton/tahun pada tahun 2025. Sasaran produksi tersebut hanya dapat dicapai apabila areal kebun karet (rakyat) yang saat ini kurang produktif berhasil diremajakan dengan menggunakan klon karet unggul secara berkesinambungan.
Dengan kondisi harga karet sekarang ini yang cukup tinggi, maka momen tersebut perlu dimanfaatkan dengan melakukan percepatan peremajaan karet rakyat dengan menggunakan klon-klon unggul, mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan petani.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proyek perkebunan karet dilihat dari kondisi pasar dan strategi pemasaran saat ini layak untuk dilaksanakan.
ASPEK TEKNIS
Membangun perkebunan karet dengan teknologi yang canggih harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang ekonomis sehingga investasi di subsektor ini benar-benar dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Pendirian pabrik yang mencakup mesin-mesin dan peralatannya dengan kapasitas standar tertentu yang dari hasil penelitian telah memiliki skala produksi yang optimal telah tersedia di pasaran. Selanjutnya, pihak pemrakarsa proyek tinggal menyesuaikan luasan kebun kelapa sawit yang harus dibangun. Berdasarkan analisa usaha perkebunan karet, 1 ha luasan perkebunan karet yang dikelola sendiri dapat menghasilkan hingga 60 ton sheet kering selama jangka waktu 28 tahun umur ekonomis karet. Sedangkan satu unit pabrik karet setengah jadi dapat memiliki kapasitas mengolah karet hingga puluhan ton per hari.
Untuk mengolah bahan baku karet menjadi setengah jadi tidak membutuhkan mesin-mesin pengolahan yang canggih. Cukup dengan proses manual pemanenan dan pengolahan menjadi bahan setengah jadi dapat dilakasanakan. Akan tetapi jika karet yang dihasilkan akan diolah menjadi bahan jadi maka diperlukan mesin-mesin yang dapat mendukung efisiensi pengerjaan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi tersebut.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Lokasi pabrik pengolahan karet harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: (i) harus terletak di tengah perkebunan; (ii) terletak dekat dengan sumhttp://www.blogger.com/img/blank.gifber air; (iii) dekat dengan tempat penyimpanan sementara dan tempat pengiriman bahan baku; (iv) bebas dari banjir dan harus memiliki lahan yang cukup luas untuk menampung bahan baku yang akan diolah.
Seluruh waktu yang diperlukan untuk membangun proyek ini adalah sebagai berikut: investasi kebun dimulai dari tahun ke-1 hingga tahun ke-32. Tahun ke-1 hingga 4 merupakan masa pra operasi dan mulai tahun ke-5 proyek sudah dapat beroperasi hingga proyek berakhir. Jadwal investasi kebun karet disajikan pada Tabel 1.
C. ASPEK MANAJEMEN OPERASIONAL
Untuk mengelola perkebunan karet ini akan diperlukan berbagai macam tenaga pimpinan dan tenaga inti dengan berbagai macam keahlian. Sebagai pimpinan operasional puncak akan diperlukan seorang manajer umum atau General Manager (Sutoyo, S., 1996). Dalam proyek ini sebagai pimpinan operasional puncak adalah pemimpin proyek (Pimpro). Pejabat ini harus menguasai segi teknis, pemasaran dan finansial proyek.
Guna menjamin kelancaran operasional, maka pada proyek ini akan diperbantukan seorang manajer, dalam hal ini Pemimpin Kebun. Pejabat ini akan membawahi tiga kompartemen, yakni (1) Asisten Kepala yang membawahi asisten-asisten komponen kebun; (2) Kepala Kantor (Administrasi) yang membidangi administrasi seluruh komponen proyek; dan (3) Masinis Kepala yang bertanggungjawab terhadap komponen pabrik. Di bawah Masinis Kepala terdapat Teknolog Kepala yang akan membawahi Asisten Teknolog, Asisten Pabrik, dan Asisten Laboratorium. Di bawah asisten terdapat Pegawai Bulanan dan Pegawai Harian.
Jenis dan jumlah tenaga kerja inti yang dibutuhkan disesuaikan dengan rencana penempatan pegawai kebun dan pekerja pabrik dengan standar gaji pegawai kebun inti dan pabrik yang telah ditetapkan dalam proyek ini. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Pemimpin Kebun yang akan bertanggung jawab kepada Pemimpin Proyek.
D. ASPEK FINANSIAL
Dalam studi ini, diasumsikan bahwa untuk membiayai pembangunan dan operasi perkebunan akan diperoleh dua macam sumber pembiayaan, yaitu: (1) Modal sendiri (Equity Capital) dan (2) Modal berupa kredit investasi dan modal kerja dari pemerintah melalui mekanisme DIPP. Perbandingan antara pinjaman dan modal sendiri (debt/equity ratio) yang disarankan adalah 46/54 dengan tujuan untuk menekan jumlah biaya pinjaman selama tahun-tahun pertama operasi. Jumlah pinjaman yang terlalu besar dibandingkan dengan modal sendiri akan mengakibatkan beban bunga yang terlalu berat, sehingga dapat membahayakan likuiditas maupun profitabilitas perusahaan pengelola proyek.
Kredit investasi dalam negeri diasumsikan diperoleh dalam jangka waktu pinjaman 13 tahun dengan masa tenggang pembayaran kembali selama empat tahun. Bunga pinjaman diharapkan sebesar 18 % per tahun. Pembayaran kembali pinjaman berupa angsuran pokok (principle) dan bunga (interest) selama 9 (sembilan) tahun setelah masa tenggang dengan cara mencicil menurut waktu pencairan pinjaman.
Biaya operasional tahunan dihitung untuk mempermudah para pemrakarsa dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengkaji prospek finansial perkebunan karet ini di masa mendatang. Dalam menghitung biaya oparasional tahunan ini digunakan asumsi-asumsi: (1) harga-harga bahan baku dan penolong pada dasarnya tidak akan berubah secara berarti; (2) hal yang serupa berlaku untuk upah langsung, gaji, dan biaya overhead; (3) harga jual hasil olahan karet tidak akan berubah secara berarti; dan (4) inflasi dalam negeri akan mempengaruhi harga jual produk dan biaya langsung secara sepadan.
Berdasarkan hasil penghitungan NPV dengan nilai social discount rate 14% selama umur ekonomis karet didapatkan nilai NPV RP. 109.613.537,79. Ini menyimpulkan bahwa proyek ini sangat layak dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan penghitungan IRR, dengan nilai bunga terendah sama dengan social discount rate yaitu 14% dan bunga tertinggi yaitu 20% didapat hasil IRR yang lebih besar dari social discount rate yaitu 22,76%. Ini menandakan bahwa proyek perkebunan karet dilihat dari aspek finansial layak dilaksanakan.
Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah (crumb rubber)
Kondisi agribisnis karet saat ini menunjukkan bahwa karet dikelola oleh rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta. Pertumbuhan karet rakyat masih positif walaupun lambat yaitu 1,58%/tahun, sedangkan areal perkebunan negara dan swasta sama-sama menurun 0,15%/th. Oleh karena itu, tumpuan pengembangan karet akan lebih banyak pada perkebunan rakyat. Namun luas areal kebun rakyat yang tua, rusak dan tidak produktif mencapai sekitar 400 ribu hektar yang memerlukan peremajaan. Persoalannya adalah bahwa belum ada sumber dana yang tersedia untuk peremajaan. Di tingkat hilir, jumlah pabrik pengolahan karet sudah cukup, namun selama lima tahun mendatang diperkirakan akan diperlukan investasi baru dalam industri pengolahan, baik untuk menghasilkan crumb rubber maupun produk-produk karet lainnya karena produksi bahan baku karet akan meningkat. Kayu karet sebenarnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furniture tetapi belum optimal, sehingga diperlukan upaya pemanfaatan lebih lanjut.
Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, kecenderungan penggunaan green tyres, meningkatnya industri polimer pengguna karet serta makin langka sumber-sumber minyak bumi dan makin mahalnya harga minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis. Pada tahun 2002, jumlah konsumsi karet dunia lebih tinggi dari produksi. Indonesia akan mempunyai peluang untuk menjadi produsen terbesar dunia karena negara pesaing utama seperti Thailand dan Malaysia makin kekurangan lahan dan makin sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia akan makin baik. Kayu karet juga akan mempunyai prospek yang baik sebagai sumber kayu menggantikan sumber kayu asal hutan. Arah pengembangan karet ke depan lebih diwarnai oleh kandungan IPTEK dan kapital yang makin tinggi agar lebih kompetitif.
Dengan demikian diharapkan investasi di bidang pengembangan proyek perkebunan karet dapat meningkat. Sehingga memunculkan permasalahan “bagaimana suatu pengembangan proyek perkebunan karet dapat layak dilaksanakan? Faktor pendukung apa saja yang menjadi pendorong tumbuhnya usaha perkebunan karet dan aspek apa saja yang melandasinya?”
Selanjutnya tujuan dari studi ini adalah meninjau sejauh mana kelayakan proyek pengembangan perkebunan karet dapat dilaksanakan dilihat dari aspek manajemen operasional, pemasaran, teknis, ekonomis dan finansial.
Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat (i) bagi Pemerintah sebagai Policy Maker dan pemberi insentif bagi terlaksananya proyek pengembangan perkebunan karet, apabila proyek tersebut memenuhi berbagai aspek kelayakan; (ii) sebagai rekomendasi bagi pemrakarsa proyek, apakah proyek tersebut perlu dilaksanakan atau tidak; (iii) sebagai bahan evaluasi bagi calon pemberi pinjaman, apakah proyek tersebut perlu didanai atau tidak; dan (iv) sebagai informasi bagi petani peserta pendukung proyek, apakah proyek tersebut cukup prospektif dalam meningkatkan usaha pertanian dan kesejahteraan keluarganya.
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang diterapkan pada studi ini dapat melalui analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam studi ini meliputi evaluasi finansial, analisis rasio keuangan dan analisis sensitivitas.
Dalam melakukan evaluasi finansial dalam melaksanakan proyek ini dibatasi pada penggunaan kriteria investasi Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR), serta dengan melihat proyeksi neraca tahun demi tahun (Comparative Balance Sheets) dan daftar rugi laba (Income Statement). NPV dari arus benefit dan biaya merupakan selisih present value arus benefit dengan present value arus biaya, atau secara ringkas adalah :
NPV =∑_(t=1)^n▒(Bt-Ct)/(1+i)^t
Dimana Bt adalah benefit sosial bruto proyek pada tahun t; Ct adalah biaya sosial bruto sehubungan dengan proyek pada tahun t; n adalah umur ekonomis proyek; dan i adalah social opportunity cost of capital yang digunakan sebagai social discount rate. Kriteria NPV ≥ 0, berarti suatu proyek dapat dinyatakan bermanfaat untuk dilaksanakan bila net present value proyek tersebut sama atau lebih besar dari nol. Jika NPV sama dengan nol berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar social opportunity cost of capital. Selanjutnya, perhitungan IRR dilakukan dengan interpolasi atau ekstrapolasi, yaitu dengan menghitung discount rate baru berdasarkan kedua perhitungan i1 dan i2 atau secara ringkas :
NPV1
IRR = i1 + (i2 – i1)
NPV2
Jika IRR sama dengan social discount rate (i), maka NPV proyek itu sama dengan nol. Jika IRR lebih kecil dari I, berarti NPV lebih kecil dari nol. Oleh karena itu, nilai IRR yang sama atau lebih besar dari I menyatakan tanda “go project” , sedangkan nilai IRR yang lebih kecil dari nol menyatakan tanda “no go project”.
PEMBAHASAN
ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor Karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1.0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1.3 juta ton pada tahun 1995 dan 2.0 juta ton pada tahun 2005. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada semester pertama tahun 2006 mencapai US$ 2.0 milyar, dan diperkirakan nilai ekspor karet pada tahun 2006 akan mencapai US $ 4,2 milyar (Kompas, 2006).
Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3.2 juta ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diantaranya 85% merupakan perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% perkebunan besar negara serta 8% perkebunan besar milik swasta. Produksi karet secara nasional pada tahun 2005 mencapai 2.2 juta ton. Jumlah ini masih akan bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan memberdayakan lahan-lahan pertanian milik petani serta lahan kosong/tidak produktif yang sesuai untuk perkebunan karet.
Karet merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia seharihari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Kebutuhan karet alam maupun karet sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia. Kebutuhan karet sintetik relatif lebih mudah dipenuhi karena sumber bahan baku relatif tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi karet alam dikonsumsi sebagai bahan baku industri tetapi diproduksi sebagai komoditi perkebunan.
Perkembangan Pasar Karet Alam
Konsumsi karet alam pada tahun 2005 sebesar 8.74 juta ton (meningkat 0.4%) dan karet sintetik sebesar 11.97 juta ton (menurun 0.5%), sehingga pangsa karet sintetik menurun sebesar 1% menjadi 57.7% dibandingkan karet alam. Konsumsi karet dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3.2% mencapai 21.33 juta ton pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 tumbuh 6.3% mencapai 22.64 juta ton. Tingginya harga karet alam relatif terhadap harga karet sintetik mungkin akan menyebabkan substitusi dalam jumlah tertentu dan perumbuhan pasar karet sintetik yang lebih cepat.
Harga karet alam yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang mampu mendorong percepatan pembenahan dan peremajaan karet yang kurang produktif dengan menggunakan klon-klon unggul dan perbaikan teknologi budidaya lainnya. Pemerintah telah menetapkan sasaran pengembangan produksi karet alam Indonesia sebesar 3 - 4 juta ton/tahun pada tahun 2025. Sasaran produksi tersebut hanya dapat dicapai apabila areal kebun karet (rakyat) yang saat ini kurang produktif berhasil diremajakan dengan menggunakan klon karet unggul secara berkesinambungan.
Dengan kondisi harga karet sekarang ini yang cukup tinggi, maka momen tersebut perlu dimanfaatkan dengan melakukan percepatan peremajaan karet rakyat dengan menggunakan klon-klon unggul, mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan petani.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proyek perkebunan karet dilihat dari kondisi pasar dan strategi pemasaran saat ini layak untuk dilaksanakan.
ASPEK TEKNIS
Membangun perkebunan karet dengan teknologi yang canggih harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang ekonomis sehingga investasi di subsektor ini benar-benar dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Pendirian pabrik yang mencakup mesin-mesin dan peralatannya dengan kapasitas standar tertentu yang dari hasil penelitian telah memiliki skala produksi yang optimal telah tersedia di pasaran. Selanjutnya, pihak pemrakarsa proyek tinggal menyesuaikan luasan kebun kelapa sawit yang harus dibangun. Berdasarkan analisa usaha perkebunan karet, 1 ha luasan perkebunan karet yang dikelola sendiri dapat menghasilkan hingga 60 ton sheet kering selama jangka waktu 28 tahun umur ekonomis karet. Sedangkan satu unit pabrik karet setengah jadi dapat memiliki kapasitas mengolah karet hingga puluhan ton per hari.
Untuk mengolah bahan baku karet menjadi setengah jadi tidak membutuhkan mesin-mesin pengolahan yang canggih. Cukup dengan proses manual pemanenan dan pengolahan menjadi bahan setengah jadi dapat dilakasanakan. Akan tetapi jika karet yang dihasilkan akan diolah menjadi bahan jadi maka diperlukan mesin-mesin yang dapat mendukung efisiensi pengerjaan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi tersebut.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Lokasi pabrik pengolahan karet harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: (i) harus terletak di tengah perkebunan; (ii) terletak dekat dengan sumhttp://www.blogger.com/img/blank.gifber air; (iii) dekat dengan tempat penyimpanan sementara dan tempat pengiriman bahan baku; (iv) bebas dari banjir dan harus memiliki lahan yang cukup luas untuk menampung bahan baku yang akan diolah.
Seluruh waktu yang diperlukan untuk membangun proyek ini adalah sebagai berikut: investasi kebun dimulai dari tahun ke-1 hingga tahun ke-32. Tahun ke-1 hingga 4 merupakan masa pra operasi dan mulai tahun ke-5 proyek sudah dapat beroperasi hingga proyek berakhir. Jadwal investasi kebun karet disajikan pada Tabel 1.
C. ASPEK MANAJEMEN OPERASIONAL
Untuk mengelola perkebunan karet ini akan diperlukan berbagai macam tenaga pimpinan dan tenaga inti dengan berbagai macam keahlian. Sebagai pimpinan operasional puncak akan diperlukan seorang manajer umum atau General Manager (Sutoyo, S., 1996). Dalam proyek ini sebagai pimpinan operasional puncak adalah pemimpin proyek (Pimpro). Pejabat ini harus menguasai segi teknis, pemasaran dan finansial proyek.
Guna menjamin kelancaran operasional, maka pada proyek ini akan diperbantukan seorang manajer, dalam hal ini Pemimpin Kebun. Pejabat ini akan membawahi tiga kompartemen, yakni (1) Asisten Kepala yang membawahi asisten-asisten komponen kebun; (2) Kepala Kantor (Administrasi) yang membidangi administrasi seluruh komponen proyek; dan (3) Masinis Kepala yang bertanggungjawab terhadap komponen pabrik. Di bawah Masinis Kepala terdapat Teknolog Kepala yang akan membawahi Asisten Teknolog, Asisten Pabrik, dan Asisten Laboratorium. Di bawah asisten terdapat Pegawai Bulanan dan Pegawai Harian.
Jenis dan jumlah tenaga kerja inti yang dibutuhkan disesuaikan dengan rencana penempatan pegawai kebun dan pekerja pabrik dengan standar gaji pegawai kebun inti dan pabrik yang telah ditetapkan dalam proyek ini. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Pemimpin Kebun yang akan bertanggung jawab kepada Pemimpin Proyek.
D. ASPEK FINANSIAL
Dalam studi ini, diasumsikan bahwa untuk membiayai pembangunan dan operasi perkebunan akan diperoleh dua macam sumber pembiayaan, yaitu: (1) Modal sendiri (Equity Capital) dan (2) Modal berupa kredit investasi dan modal kerja dari pemerintah melalui mekanisme DIPP. Perbandingan antara pinjaman dan modal sendiri (debt/equity ratio) yang disarankan adalah 46/54 dengan tujuan untuk menekan jumlah biaya pinjaman selama tahun-tahun pertama operasi. Jumlah pinjaman yang terlalu besar dibandingkan dengan modal sendiri akan mengakibatkan beban bunga yang terlalu berat, sehingga dapat membahayakan likuiditas maupun profitabilitas perusahaan pengelola proyek.
Kredit investasi dalam negeri diasumsikan diperoleh dalam jangka waktu pinjaman 13 tahun dengan masa tenggang pembayaran kembali selama empat tahun. Bunga pinjaman diharapkan sebesar 18 % per tahun. Pembayaran kembali pinjaman berupa angsuran pokok (principle) dan bunga (interest) selama 9 (sembilan) tahun setelah masa tenggang dengan cara mencicil menurut waktu pencairan pinjaman.
Biaya operasional tahunan dihitung untuk mempermudah para pemrakarsa dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengkaji prospek finansial perkebunan karet ini di masa mendatang. Dalam menghitung biaya oparasional tahunan ini digunakan asumsi-asumsi: (1) harga-harga bahan baku dan penolong pada dasarnya tidak akan berubah secara berarti; (2) hal yang serupa berlaku untuk upah langsung, gaji, dan biaya overhead; (3) harga jual hasil olahan karet tidak akan berubah secara berarti; dan (4) inflasi dalam negeri akan mempengaruhi harga jual produk dan biaya langsung secara sepadan.
Berdasarkan hasil penghitungan NPV dengan nilai social discount rate 14% selama umur ekonomis karet didapatkan nilai NPV RP. 109.613.537,79. Ini menyimpulkan bahwa proyek ini sangat layak dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan penghitungan IRR, dengan nilai bunga terendah sama dengan social discount rate yaitu 14% dan bunga tertinggi yaitu 20% didapat hasil IRR yang lebih besar dari social discount rate yaitu 22,76%. Ini menandakan bahwa proyek perkebunan karet dilihat dari aspek finansial layak dilaksanakan.
Friday, February 25, 2011
Ekosistem (Mata kuliah Ekologi Hutan)
A. Pengertian
Ekosistem adalah suatu sistem di alam yang mengandung komponen biotik dan abiotik dimana di anatara keduanya atau sesama komponen terjadi hubungan timbal balik.
Lingkungan makhluk hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Interaksi dapat berupa siklus materi dan aliran energi.
Ekosistem merupakan satuan fungsional ekologi. Ekosistem mencakup organisme dan lingkungannya yang saling berinteraksi.
B. Komponen ekosistem
1. berdasarkan trophic level:
a. Autotrofik yaitu organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri.
b. Heterotrofik yaitu organisme yang tidak mampu mensintesis makanannya sendiri.
2. Berdasarkan penyusunnya:
a. Komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, dsb.
b. Produsen yaitu tumbuh-tunbuhan (autotrofik)
c. Konsumen contohnya manusia dan hewan (heterotrofik)
d. Pengurai yaitu mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan organik.
3. Berdasarkan tujuan deskriptif:
a. bahan2 anorganik (C, N, CO2, H2O, Ca, dsb)
b. Senyawa organik
c. Iklim (suhu, curah hujan, radiasi surya)
d. Produsen
e. Konsumen makro (memangsa organisme lain)
f. Konsumen mikro (menghancurkan bahan organik yang sudah mati)
4. Berdasarkan tujuan fungsional:
a. sebagai siklus energi
b. sebagai rantai makanan
c. siklus unsur hara
d. keanekaragaman
e. pengembangan dan evolusi
f. pengendalian (sibernetik)
Konsumen adalah anggota makhluk hidup dalam ekosistem yang menggunakan hasil sintesa produesn.
Konsumen dapat digolongkan menjadi 4 (empat):
1. Konsumen I >> hewan-hewan herbivora yang makanannya bergantung pada produsen.
Contohnya : ekosistem daratan (serangga, kelinci, sapi, kambing)
ekosistem lautan (crustaces, mollusca)
2. Konsumen II >> hewan-hewan karnivora dan omnivora yang makanannya bergantung pada konsumen I dan produsen. Contoh : burung gagak, rubah, kucing, ular, dll.
3. Konsumen III >> karnivora yang memangsa karnivora lain. Contoh: singa, harimau.
4. Scavenger, saproba, parasit >> hewan-hewan yang memakan bangkai. Contoh: burung nasa.
Decomposer memiliki peran untuk menyerang bangkai produsen dan konsumen, memecah bahan organik kompleks ke dalam ikatan yang lebih sederhana kemudian dihancurkan oleh bakteri lainnya.
Sedangkan transformer merubah ikatan organik sederhana menjadi bahan anorganik yang selanjutnya digunakan oleh produsen.
C. Faktor-faktor penyebab perbedaan ekosistem:
a. Kondisi iklim: hutan hujan tropika, hutan musim, savana
b. Kondisi tanah dan air tanah : hutan payau, hutan rawa, hutan kerangas
c. Topografi : hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dsb.
d. Garis lintang : hutan hujan tropika, hutan gugur daun, tundra, taiga.
D. Macam dan Ukuran Ekosistem
Berdasarkan proses terjadinya:
a. ekosistem alami>>laut, sungai, hutan alam.
b. ekosistem buatan>>sawah, kebun, tambak, hutan tanaman.
Dua Tipe ekosistem:
a. Ekosistem terrestris (daratan):
-ekosistem hutan
-ekosistem padang rumput
-ekosistem gurun
-ekosistem antropogen
b. Ekosistem akuatik
1. ekosistem air tawar (kolam, danau, sungai)
2. ekosistem lautan
E. Tahap-tahap unsur operasi dalam ekosistem
1. Penyerapan energi radiasi surya oleh tumbuh-tumbuhan
2. Pembuatan materi organik oleh golongan produsen
3. Pemangsaan produsen oleh konsumen
4. Perombakan bahan2 organik oleh dekomposer
F. Ekologi Niche (Relung)
Niche adalah peranan atau profesi makhluk hidup dalam suatu habitat.
Ekologi niche mencakup:
-spesies organisme
-faktor lingkungan
-areal tempat hidup
-spesialisasi dari populasi dalam komunitas
Industri Hutan primer (labor intensif) merupakan jenis industri yang paling awal memproses bahan baku menjadi produk setengah jadi. Sedangkan industri hutan sekunder merupakan industri yang mengolah produk setengah jadi menjadi produk siap pakai.
Dosen ekologi : Bp. Andri Indrawan
Ekosistem adalah suatu sistem di alam yang mengandung komponen biotik dan abiotik dimana di anatara keduanya atau sesama komponen terjadi hubungan timbal balik.
Lingkungan makhluk hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Interaksi dapat berupa siklus materi dan aliran energi.
Ekosistem merupakan satuan fungsional ekologi. Ekosistem mencakup organisme dan lingkungannya yang saling berinteraksi.
B. Komponen ekosistem
1. berdasarkan trophic level:
a. Autotrofik yaitu organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri.
b. Heterotrofik yaitu organisme yang tidak mampu mensintesis makanannya sendiri.
2. Berdasarkan penyusunnya:
a. Komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, dsb.
b. Produsen yaitu tumbuh-tunbuhan (autotrofik)
c. Konsumen contohnya manusia dan hewan (heterotrofik)
d. Pengurai yaitu mikroorganisme yang mampu menguraikan bahan organik.
3. Berdasarkan tujuan deskriptif:
a. bahan2 anorganik (C, N, CO2, H2O, Ca, dsb)
b. Senyawa organik
c. Iklim (suhu, curah hujan, radiasi surya)
d. Produsen
e. Konsumen makro (memangsa organisme lain)
f. Konsumen mikro (menghancurkan bahan organik yang sudah mati)
4. Berdasarkan tujuan fungsional:
a. sebagai siklus energi
b. sebagai rantai makanan
c. siklus unsur hara
d. keanekaragaman
e. pengembangan dan evolusi
f. pengendalian (sibernetik)
Konsumen adalah anggota makhluk hidup dalam ekosistem yang menggunakan hasil sintesa produesn.
Konsumen dapat digolongkan menjadi 4 (empat):
1. Konsumen I >> hewan-hewan herbivora yang makanannya bergantung pada produsen.
Contohnya : ekosistem daratan (serangga, kelinci, sapi, kambing)
ekosistem lautan (crustaces, mollusca)
2. Konsumen II >> hewan-hewan karnivora dan omnivora yang makanannya bergantung pada konsumen I dan produsen. Contoh : burung gagak, rubah, kucing, ular, dll.
3. Konsumen III >> karnivora yang memangsa karnivora lain. Contoh: singa, harimau.
4. Scavenger, saproba, parasit >> hewan-hewan yang memakan bangkai. Contoh: burung nasa.
Decomposer memiliki peran untuk menyerang bangkai produsen dan konsumen, memecah bahan organik kompleks ke dalam ikatan yang lebih sederhana kemudian dihancurkan oleh bakteri lainnya.
Sedangkan transformer merubah ikatan organik sederhana menjadi bahan anorganik yang selanjutnya digunakan oleh produsen.
C. Faktor-faktor penyebab perbedaan ekosistem:
a. Kondisi iklim: hutan hujan tropika, hutan musim, savana
b. Kondisi tanah dan air tanah : hutan payau, hutan rawa, hutan kerangas
c. Topografi : hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dsb.
d. Garis lintang : hutan hujan tropika, hutan gugur daun, tundra, taiga.
D. Macam dan Ukuran Ekosistem
Berdasarkan proses terjadinya:
a. ekosistem alami>>laut, sungai, hutan alam.
b. ekosistem buatan>>sawah, kebun, tambak, hutan tanaman.
Dua Tipe ekosistem:
a. Ekosistem terrestris (daratan):
-ekosistem hutan
-ekosistem padang rumput
-ekosistem gurun
-ekosistem antropogen
b. Ekosistem akuatik
1. ekosistem air tawar (kolam, danau, sungai)
2. ekosistem lautan
E. Tahap-tahap unsur operasi dalam ekosistem
1. Penyerapan energi radiasi surya oleh tumbuh-tumbuhan
2. Pembuatan materi organik oleh golongan produsen
3. Pemangsaan produsen oleh konsumen
4. Perombakan bahan2 organik oleh dekomposer
F. Ekologi Niche (Relung)
Niche adalah peranan atau profesi makhluk hidup dalam suatu habitat.
Ekologi niche mencakup:
-spesies organisme
-faktor lingkungan
-areal tempat hidup
-spesialisasi dari populasi dalam komunitas
Industri Hutan primer (labor intensif) merupakan jenis industri yang paling awal memproses bahan baku menjadi produk setengah jadi. Sedangkan industri hutan sekunder merupakan industri yang mengolah produk setengah jadi menjadi produk siap pakai.
Dosen ekologi : Bp. Andri Indrawan
Hasil Hutan sebagai Bahan Baku (2)
Tiga faktor yang mempengaruhi kayu :
1. Faktor genetik (genetic)
2. Faktor lingkungan (environment)
3. faktor kematangan (maturation)
Kayu konifer adalah kayu yang dihasilkan dari ordo coniferales, gymnospermae.
Tujuan instruksional mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan berbagai hasil hutan baik kayu maupun non-kayu.
Makin tinggi manfaat yang diharapkan dari kayu sebagai bahan baku, makin dalam pengetahuan tentang sifat dasar kayu yang harus kita pahami.
Lima unsur kehidupan antara lain:
1. air 4. api
2. tanah 5. angin
3. udara
Definisi hasil hutan berdasarkan UU pokok kehutanan pasal 1 ayat 2 th. 1967:
Segala benda-benda hayati (flora dan fauna) yang di ambil dari hutan.
Sedangkan pengertian hasil hutan berdasarkan UU RI no 41 th. 1999 pasal 1 ayat 13:
-benda-benda hayati (flora dan fauna)
-benda-benda non-hayati dan turunannya
-jasa yang berasal dari hutan (intangible)
Hutan menghasilkan:
-kayu
-rotan, bambu
-getah, resin
-damar
-tanaman obat
Kayu (kayu kelapa, kelapa sawit, bambu) dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis penggunaan:
1. Kayu pertukangan, diperuntukkan ke konstruksi (berupa papan atau balok) dan meubel/peralatan (berupa meubel atau dowel).
2. Panel kayu
-plywood
-particle board
-laminated board
3. Pulp
-kertas
-rayon
-kain
The Plant origin of wood (kriteria tumbuhan berkayu):
1. Woody plants must be vascular plants (memiliki jaringan pembuluh)
2. They must be perennial plants (berumur panjang)
3. They must posses a stem that persits from year to year (tahan lama)
4. Typical woody plants, which include all the commercially important timber trees, exhibit secondary thickenning.
Kinds of Wood Plants:
1. A tree >> woody plants that attains a height of at least 20 feet at maturity in a given locality and usually (not always) has a single self supporting stem or trunk.
2. A shrub (semak) >> a woody plant that seldom exceeds 20 feet in height.
3. A climbing woody vine.
Dosen Hasil hutan: I Ketut Pandit
1. Faktor genetik (genetic)
2. Faktor lingkungan (environment)
3. faktor kematangan (maturation)
Kayu konifer adalah kayu yang dihasilkan dari ordo coniferales, gymnospermae.
Tujuan instruksional mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan berbagai hasil hutan baik kayu maupun non-kayu.
Makin tinggi manfaat yang diharapkan dari kayu sebagai bahan baku, makin dalam pengetahuan tentang sifat dasar kayu yang harus kita pahami.
Lima unsur kehidupan antara lain:
1. air 4. api
2. tanah 5. angin
3. udara
Definisi hasil hutan berdasarkan UU pokok kehutanan pasal 1 ayat 2 th. 1967:
Segala benda-benda hayati (flora dan fauna) yang di ambil dari hutan.
Sedangkan pengertian hasil hutan berdasarkan UU RI no 41 th. 1999 pasal 1 ayat 13:
-benda-benda hayati (flora dan fauna)
-benda-benda non-hayati dan turunannya
-jasa yang berasal dari hutan (intangible)
Hutan menghasilkan:
-kayu
-rotan, bambu
-getah, resin
-damar
-tanaman obat
Kayu (kayu kelapa, kelapa sawit, bambu) dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis penggunaan:
1. Kayu pertukangan, diperuntukkan ke konstruksi (berupa papan atau balok) dan meubel/peralatan (berupa meubel atau dowel).
2. Panel kayu
-plywood
-particle board
-laminated board
3. Pulp
-kertas
-rayon
-kain
The Plant origin of wood (kriteria tumbuhan berkayu):
1. Woody plants must be vascular plants (memiliki jaringan pembuluh)
2. They must be perennial plants (berumur panjang)
3. They must posses a stem that persits from year to year (tahan lama)
4. Typical woody plants, which include all the commercially important timber trees, exhibit secondary thickenning.
Kinds of Wood Plants:
1. A tree >> woody plants that attains a height of at least 20 feet at maturity in a given locality and usually (not always) has a single self supporting stem or trunk.
2. A shrub (semak) >> a woody plant that seldom exceeds 20 feet in height.
3. A climbing woody vine.
Dosen Hasil hutan: I Ketut Pandit
Friday, February 18, 2011
Dasar-dasar Pengukuran dalam Inventarisasi Hutan
Pengukuran (measurement) adalah :
-penetuan suatu angka untuk menyatakan besaran atau untuk menggamabrkan dimensi suatu obyek.
-penentuan ukuran yang berhubungan dengan beberapa ukuran standar.
Skala pengukuran :
1. Nominal (Mis: Nomor pada pelari)
2. Ordinal (Mis: Rangking pada pemenang)
3. Interval (Mis: Rating 0-10
4. Rasio (Mis: berat badan)
Interval dan rasio dapat diolah dengan operasi matematika sedangkan nominal dan ordinal tidak bisa.
Sistem satuan pengukuran:
1. Sistem metrik
2. sistem british
Teliti: tepat mengenai sasaran
Akurat: teliti dan tidak bias
keakuratan : kedekatan nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya
bias: penyimpangan dari nilai sebenarnya
Hubungan akurasi, bias, dan presisi:
A^2 = B^2 + P^2
Semakin banyak angka desimal di belakang koma tidak menjamin semakin akuratnya suatu datum.
Kesalahan dapat disebabkan oleh:
1. Kesalahan manusia
2. kesalahan alat
3. kesalahan faktor alami.
Pengukuran diameter pohon
Diameter adalah panjang garis lurus antara titik pada lingkaran yang melalui titik pusat.
Tinggi DBH (diameter setinggi dada) di berbagai negara:
- 1,3 m di Jerman, Belanda, Indonesia
- 1,37 m di Amerika, Kanada, India
- 1,50 m di Belgia dan Filipina
- 1,32 m di Inggris
Dosen Invent : Bp. Tatang Tiryana
-penetuan suatu angka untuk menyatakan besaran atau untuk menggamabrkan dimensi suatu obyek.
-penentuan ukuran yang berhubungan dengan beberapa ukuran standar.
Skala pengukuran :
1. Nominal (Mis: Nomor pada pelari)
2. Ordinal (Mis: Rangking pada pemenang)
3. Interval (Mis: Rating 0-10
4. Rasio (Mis: berat badan)
Interval dan rasio dapat diolah dengan operasi matematika sedangkan nominal dan ordinal tidak bisa.
Sistem satuan pengukuran:
1. Sistem metrik
2. sistem british
Teliti: tepat mengenai sasaran
Akurat: teliti dan tidak bias
keakuratan : kedekatan nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya
bias: penyimpangan dari nilai sebenarnya
Hubungan akurasi, bias, dan presisi:
A^2 = B^2 + P^2
Semakin banyak angka desimal di belakang koma tidak menjamin semakin akuratnya suatu datum.
Kesalahan dapat disebabkan oleh:
1. Kesalahan manusia
2. kesalahan alat
3. kesalahan faktor alami.
Pengukuran diameter pohon
Diameter adalah panjang garis lurus antara titik pada lingkaran yang melalui titik pusat.
Tinggi DBH (diameter setinggi dada) di berbagai negara:
- 1,3 m di Jerman, Belanda, Indonesia
- 1,37 m di Amerika, Kanada, India
- 1,50 m di Belgia dan Filipina
- 1,32 m di Inggris
Dosen Invent : Bp. Tatang Tiryana
Perlindungan Hutan
Perlindungan hutan adalah bidang kehutanan yang mempelajari persoalan terjadinya gangguan oleh faktor2 pengganggu hutan dan metode2 pengendaliannya.
Langkah kegiatan untuk menghadapi gangguan yaitu mengetahui :
1. macam2 faktor pengganggu
2. latar belakang terjadinya gangguan
3. mekanisme terjadinya gangguan
4. pengaruh dari gangguan
5. metode2 pengendalian
Definisi perlindungan hutan berdasarkan UU kehutanan tahun 1999:
1. usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
2. Mempertahaankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Klasifikasi faktor pengganggu :
1. Faktor fisik/alami:
-cuaca/iklim, tanah
-letusan gunung
-banjir
-kebakaran hutan
2. Faktor biotik/hayati :
-serangga
-mamalia (ternak, satwa liar)
-moluska
-nematoda
-jamur
Kaitan pengaruh antar faktor pengganggu : terjadinya suatu faktor pengganggu dapat menyebabkan terjadinya faktor pengganggu lain.
Tujuan perlindungan hutan: Dalam penyelenggaraan perlindungan hutan antisipasi diarahkan pada seluruh faktor pengganggu.
Sebagian besar terjadinya gangguan adalah disebabkan oleh perbuatan manusia.
Terjadinya gangguan hutan tergantung pada :
1. Kondisi hutan
2. kondisi lingkungan sekitar hutan
3. kondisi pengelolaan hutan
Strategi perlindungan hutan juga ditujukan pada ketiga kondisi di atas.
Pencegahan
-Pencegahan merupakan prinsip yang harus dipegang dalam perlindungan hutan.
-pencegahan harus memiliki prinsip : murah, mudah, efektif, dan aman.
- pencegahan dilaksanakan secara menyeluruh ke semua faktor pengganggu
-apabila terjadi kontradiksi antara pencegahan faktor pengganggu yang satu dengan faktor pengganggu yang lain maka harus dicari jalan tengahnya.
Dosen silvikultur : Bp. Endang Ahmad Husaeni
Langkah kegiatan untuk menghadapi gangguan yaitu mengetahui :
1. macam2 faktor pengganggu
2. latar belakang terjadinya gangguan
3. mekanisme terjadinya gangguan
4. pengaruh dari gangguan
5. metode2 pengendalian
Definisi perlindungan hutan berdasarkan UU kehutanan tahun 1999:
1. usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
2. Mempertahaankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Klasifikasi faktor pengganggu :
1. Faktor fisik/alami:
-cuaca/iklim, tanah
-letusan gunung
-banjir
-kebakaran hutan
2. Faktor biotik/hayati :
-serangga
-mamalia (ternak, satwa liar)
-moluska
-nematoda
-jamur
Kaitan pengaruh antar faktor pengganggu : terjadinya suatu faktor pengganggu dapat menyebabkan terjadinya faktor pengganggu lain.
Tujuan perlindungan hutan: Dalam penyelenggaraan perlindungan hutan antisipasi diarahkan pada seluruh faktor pengganggu.
Sebagian besar terjadinya gangguan adalah disebabkan oleh perbuatan manusia.
Terjadinya gangguan hutan tergantung pada :
1. Kondisi hutan
2. kondisi lingkungan sekitar hutan
3. kondisi pengelolaan hutan
Strategi perlindungan hutan juga ditujukan pada ketiga kondisi di atas.
Pencegahan
-Pencegahan merupakan prinsip yang harus dipegang dalam perlindungan hutan.
-pencegahan harus memiliki prinsip : murah, mudah, efektif, dan aman.
- pencegahan dilaksanakan secara menyeluruh ke semua faktor pengganggu
-apabila terjadi kontradiksi antara pencegahan faktor pengganggu yang satu dengan faktor pengganggu yang lain maka harus dicari jalan tengahnya.
Dosen silvikultur : Bp. Endang Ahmad Husaeni
Ekologi Hutan
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup di tempat hidupnya, mengutamakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.
Key words : makhluk hidup, habitat, timbal baliknya
Sedangkan dalam hal ekonomi adalah ilmu pengelolaan rumah tangga atau tempat hidup.
Perbedaan prinsip ekologi dengan ekonomi antara lain:
Ekologi: cakupannya bisphere, mempelajari tentang makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekonomi : cakupannya tempat tinggal manusia, mempelajari manusia dengan sumber
Pembagian ekologi:
1. Autekologi : -jenis dengan populasi
-ekofisiologi
2. Synekologi: -komunitas, lingkungan, dan ekologi ekosistem
Berdasarkan habitatnya :
-ekologi kelautan
- " perairan darat
- " estuaria
- " darat
Berdasarkan komunitasnya :
-ekologi hutan
- " padang rumput
- " margasatwa
- " pertanian
Berdasarkan taksonominya :
-ekologi tumbuhan
- " hewan
- " mikroba
- " manusia
Environmental science : membahas aspek2 biologi, kimia fisika, demografi dan keteknikan dari interaksi manusia dengan lingkuungan hidupnya.
Hutan adalah masyarakat tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.
Ekosistem merupakan satuan dasar studi ekologi
Ruangan di alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi.
Komponen abiotik antara laiin tanah dan iklim (temperatur, curah hujan, angin, dan cahaya)
komponen biotik antara lain produsen (Autotropik) dan konsumen (heterotropik)
Dosen ekologi : Bp. Andri Indrawan
Key words : makhluk hidup, habitat, timbal baliknya
Sedangkan dalam hal ekonomi adalah ilmu pengelolaan rumah tangga atau tempat hidup.
Perbedaan prinsip ekologi dengan ekonomi antara lain:
Ekologi: cakupannya bisphere, mempelajari tentang makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekonomi : cakupannya tempat tinggal manusia, mempelajari manusia dengan sumber
Pembagian ekologi:
1. Autekologi : -jenis dengan populasi
-ekofisiologi
2. Synekologi: -komunitas, lingkungan, dan ekologi ekosistem
Berdasarkan habitatnya :
-ekologi kelautan
- " perairan darat
- " estuaria
- " darat
Berdasarkan komunitasnya :
-ekologi hutan
- " padang rumput
- " margasatwa
- " pertanian
Berdasarkan taksonominya :
-ekologi tumbuhan
- " hewan
- " mikroba
- " manusia
Environmental science : membahas aspek2 biologi, kimia fisika, demografi dan keteknikan dari interaksi manusia dengan lingkuungan hidupnya.
Hutan adalah masyarakat tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.
Ekosistem merupakan satuan dasar studi ekologi
Ruangan di alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi.
Komponen abiotik antara laiin tanah dan iklim (temperatur, curah hujan, angin, dan cahaya)
komponen biotik antara lain produsen (Autotropik) dan konsumen (heterotropik)
Dosen ekologi : Bp. Andri Indrawan
Monday, July 7, 2008
Jarak antar Plot Contoh (JP)
Jarak antar Plot Contoh (JP)
JP dapat dihitung dengan rumus :
Catatan :
Dengan jarak antar jalur 1000 m, maka jarak antar plot contoh dalam jalur pada 3 kawasan IUPHHK yang keragaman volumenya sama, missal 75 % tetapi luasannya berbeda (missal IUPHHK A = 80.000 ha, B = 90.000 ha dan C = 100.000 ha), maka akan diperoleh sebagai berikut :
| | Luas areal IUPHHK (ha) | ||
| 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
| Jumlah plot | 900 | 900 | 900 |
| Keterwakilan | 88,9 ha | 100 ha | 111,1 ha |
| JP | 890 m | 1000 m | 1100 m |
KRITERIA HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN LINDUNG
A. KRITERIA HUTAN LINDUNG
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980
TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mantap dan tertibnya tata cara penetapan hutan lindung bagi kepentingan hidroorologi suatu wilayah, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung;
b. bahwa penetapan hutan lindung perlu didasari atas kebutuhan yang dijabarkan dari kondisi fisik wilayah yang bersangkutan dalam rangka memelihara keamanan tata air, mencegah banjir dan erosi serta menjaga keawetan dan kesuburan tanah;
c. bahwa kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung diperlukan dalam rangka melaksanakan penatagunaan hutan yang merupakan bagian atau tindak lanjut dari pengukuhan hutan dan penatagunaan tanah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun l967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Kriterit dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Dengan ditetapkannya Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan ini, maka Hutan Lindung yang telah dikukuhkan/ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap sebagai Hutan Lindung selama belum diadakan peninjauan dan penetapan kembali sesuai dengan Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kehutanan.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 24 Nopember 1980
Menteri Pertanian,
ttd
lr. Soedarsono Hadisaputro
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Presiden RI, di Jakarta
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III RI di Jakarta
3. Para Pejabar Eselon I Departemen Pertanian di Jakarta
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980
Tanggal : 24 Nopember 1980
Tentang
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG
1. PENGERTIAN
1.1. Hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidroorologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.
1.2. Untuk menjaga agar hutan lindung dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, maka didalam hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi tersebut.
2. KRITERIA PENETAPAN HUTAN LINDUNG
2.1. Faktor-faktor yang diperhatikan dan diperhitungkan di dalam penetapan perlunya hutan lindung di dalam kawasan adalah lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan.
2.2. Lereng lapangan dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :
| Kelas lereng | Kelerengan | Keterangan |
| 1 | 0% - 8% | (datar) |
| 2 | 8% - 15% | (landai) |
| 3 | 15% - 25% | (agak curam) |
| 4 | 25% - 45% | (curam) |
| 5 | 45% atau lebih | (sangat curam) |
2.3. Menurut kepekaannya terhadap erosi, tanah dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :
| Kelas tanah | Jenis Tanah | Keterangan |
| 1 | Aluvial, Tanah Glei Planosol Hidromorf Kelabu, Literita Air Tanah | (Tidak peka) |
| 2 | Latosol | (Agak peka) |
| 3 | Brown Forest Soil, Non Calcis Brown, Mediteran | (Kurang peka) |
| 4 | Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik | (Peka) |
| 5 | Regosol, Litosol, Organosol, Renzina | (Sangat peka) |
Untuk jenis tanah komplek, kelasnya adalah sama dengan kelas dari jenis tanah yang peka terhadap erosi yang terdapat dalam jenis tanah komplek tersebut.
2.4. Intensitas hujan, yaitu rata-rata curah hujan dalam mm setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun, dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :
| Kelas Intensitas Hujan | Intensitas Hujan (mm/hari hujan) | Keterangan |
| 1 | s/d 13.6 | (Sangat rendah) |
| 2 | 13.6 – 20.7 | (Rendah) |
| 3 | 20.7 – 27.7 | (Sedang) |
| 4 | 27.7 – 34.8 | (Tinggi) |
| 5 | 34.8 ke atas | (Sangat tinggi) |
2.5 Makin tinggi nilai kelas sesuatu faktor, makin besar pengaruh faktor tersebut terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi.
2.6. Untuk menetapkan perlunya hutan lindung dalam suatu wilayah, maka nilai dari sejumlah faktor dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan nilai timbang sesuai dengan besarnya pengaruh relatif terhadap erosi. Nilai timbangan adalah 20 untuk lereng lapangan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan.
2.7. Hasil penjumlahan yang sama dengan atau lebih dari 175 menunjukan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu dijadikan, dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung.
2.8. Menyimpang dari ketentuan pada butir 2.7 di atas suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung, apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut :
2.8.1. Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45%;
Catatan : Dalam KEPPRES No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, aturan ini diubah menjadi : kawasan htan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.
2.8.2. Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol dan renzina dengan lereng lapangan lebih dari 15%;
2.8.3. Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter di kanan-kiri sungai/aliran air tersebut dan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;
2.8.4. Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;
2.8.5. Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih;
2.8.6. Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai hutan lindung.
3. TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG
3.1. Penetapan hutan lindung adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan penatagu-naan hutan yang merupakan tindak lanjut atau bagian dari pengukuhan hutan.
3.2. Kegiatan penetapan hutan lindung pada khususnya dan penetapan hutan pada umumnya meliputi :
3.2.1. Pengumpulan data mengenai faktor-faktor fisik wilayah yang diperlukan, baik secara 1angsung melalui survey lapangan maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia.
3.2.2. Perhitungan guna menetapkan apakah yang bersangkutan perlu dijadikan, dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung menurut kriteria yang ditentukan.
3.2.3. Penunjukan hutan lindung yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, oleh Menteri Pertanian.
3.2.4. Penataan batas hutan lindung berdasarkan tata-cara penataan batas kawasan hutan yaiig berlaku.
3.2.5. Pengukuhan hutan lindung dengan keputusan Menteri Pertanian.
3.3. Usul dan rencana hutan lindung yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, dipersiapkan oleh instansi kehutanan yang dibebani tugas pengukuhan dan penatagunaan hutan, melalui konsultasi dengan instansi lain yang bersangkutan.
3.4. Usul dan rencana hutan lindung diajukan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk selanjutnya setelah dinilai, diteruskan kepada Menteri Pertanian setelah dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
3.5. Menteri Pertanian berdasarkan usul dan rencana hutan lindung yang diterimanya menunjuk hutan lindung tersebut untuk kemudian setelah proses penataan batas di lapangan, menetapkan hutan lindung tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
MENTERI PERTANIAN
ttd.
Ir. Soedarsono Hadisapoetro
B. KRITERIA HUTAN PRODUKSI
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981
TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN PRODUKSI
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mantap dan tertibnya tata cara penetapan hutan produksi sesuatu wilayah, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi;
b. bahwa penetapan hutan produksi, perlu didasarkan atas kebu-tuhan yang dijabarkan dari kondisi wilayah yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
c. bahwa kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diperlukan dalam rangka melaksanakan penatagunaan hutan yang merupakan bagian atau tindak lanjut dari pengukuhan hutan dan penatagunaan hutan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
4. Keputusan Presiden Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 1974.
Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
KEDUA : Dengan ditetapkannya Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi berdasarkan Surat( Keputusan ini, maka Hutan Produksi yang telah dikukuhkan/ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap sebagai Hutan Produksi selama belum diadakan peninjauan dan penetapan kembali sesuai dengan Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan ini.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur akan diatur oleh Direktur Jenderal Kehutanan.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 1981
Menteri Pertanian,
Ttd
Prof.Ir. Soedarsono Hadisapotro
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1 . Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Para Menteri Kabinet Pembangunanl III Republik Indonesia di Jakarta
3. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian di Jakarta
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia
6. Para Kepala Balai Planologi Kehutanan di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Propinsi Daerah
Tingkat I.
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981
Tanggal : 8 Agustus 1981
TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN PRODUKSI
1. Pengertian
1.1. Hutan Produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
1.2. Karena keadaan fisik lahannya hutan produksi dapat dibagi menjadi hutan produksi dengan penebangan terbatas dan hutan produksi bebas
1.3. Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih sedang yang dimaksud dengan hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
1.4. Baik hutan produksi dengan penebangan terbatas maupun hutan produksi bebas kedua-duanya pada prinsipnya secara terbatas berfungsi pula sebagai hutan lindung.
2. Kriteria Penetapan Hutan Produksi
2.1. Kriteria Umum
2.1.1. Keadaan fisik areal hutan dimungkinkan untuk dilakukan eksploitasi secara ekonomis
2.1.2. Lokasinya secara ekonomi mudah dikembangkan sebagai hutan produksi
2.1.3. Hutan Produksi dapat berupa areal kosong/tidak bertegakan hutan, namun dapat dikembangkan sebagai hutan produksi
2.1.4. Penetapan sebagai liutan produksi tidak merugikan segi ekologi/ lingkungan hidup
2.2. Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas
Seperti pada pola kriteria penetapan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tanggal 24 November 1980, maka kriteria penetapan hutan produksi dengan penebangan terbatas perlu pula memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan. Dalam hal ini lahan yang setelah ketiga nilai faktor dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (Skore) 125-174 ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi dengan penebangan terbatas.
2.3. Hutan Produksi Bebas
Persyaratan suatu lahan dapat dijadikan kawasan hutan produksi bebas adalah lahan ymg setelah ketiga nilai faktornya dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (Skore) 124 ke bawah di luar kawasan Suaka Alam, Hutan Wisata dan Hutan Konservasi lain.
3. Tata Cara Penetapan Hutan Produksi
3.1. Penetapan hutan produksi adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan penatagunaan hutan
3.2. Kegiatan penetapan hutan produksi dalam rangka pelaksanaan penatagunaan hutan meliputi:
3.2.1. Pengumpulan data dan informasi mengenai faktor fisik wilayah yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia.
3.2.2. Perhitungan luas dan lokasi hutan produksi berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan fisik, iklim dan pengaturan tata air.
3.2.3. Penunjukan hutan produksi yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya oleh Menteri Pertanian.
3.2.4 Penataan batas hutan produksi berdasarkan tata cara penataan batas hutan yang berlaku.
3.2.5 Pengukuhan hutan produksi dengan keputusan Menteri Pertanian.
3.3. Usul dan rencana hutan produksi yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, dipersiapkan oleh instansi kehutanan di Daerah yang dibebani tugas penatagunaan hutan, melalui konsultasi dengan instansi lain yang bersangkutan.
3.4. Usul dan rencana hutan produksi diajukan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk selanjutnya setelah dinilai, diteruskan kepada Menteri Pertanian setelah dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
3.5. Menteri Pertanian berdasarkan usul dan rencana hutan produksi yang diterimanya menunjuk hutan produksi untuk kemudian setelah melalui proses penataan batas di lapangan, menetapkan hutan produksi tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
Menteri Pertanian
ttd.
Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro
B. KRITERIA KAWASAN LINDUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1990
Tentang
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungannya;
b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelan-jutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan diatas perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang;
c. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang tersebut perlu ditetapkan adanya kawasan lindung dan pedoman pengelolaan kawasan lindung yang memberi arahan bagi badan hukum dan perseorangan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Monumen Ordonantie Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4 . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 3046);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
11. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi umum melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah. serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
2. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lihdung.
3. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
4. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
5. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
6. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
7. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
8. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
9. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
10. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagal kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
11. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekositem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
12. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
13. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
14. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.
15. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
16. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
17. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
(1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
(2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:
a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
4. Kawasan rawan bencana alam.
Pasal 4
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan bergambut;
3. Kawasan resapan air.
Pasal 5
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Sempadan pantai;
2. Sempadan sungai;
3. Sempadan sekitar danau/waduk.
Pasal 6
Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Kawasan suaka alam;
2. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
3. Kawasan pantai berhutan bakau;
4. Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
5. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
BAB IV
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN KAWASAN LINDUNG
Bagian Pertama
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Pasal 7
Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidroorologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
Pasal 8
Kriteria kawasan hutan lindung adalah:
a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng 1apangan, jenis tanah, intensitas hujan yang melebihi nilai skor 175, dan atau;
b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;
c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.
Pasal 9
Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.
Pasal 10
Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.
Pasal 11
Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
Pasal 12
Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapnya air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
Bagian Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 13
Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
Pasal 14
Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Pasal 15
Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganti dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
Pasal 16
Kriteria sempadan sungai adalah:
a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman;
b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
Pasal 17
Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.
Pasal 18
Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proportional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Pasal 19
Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan .untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
Pasal 20
Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya sama dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
Bagian Ketiga
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
Pasal 21
Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
Pasal 22
Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.
Pasal 23
(1) Kriteria cagar alam adalah:
a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;
b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun;
c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
(2) Kriteria suaka margasatwa adalah:
a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
b. Memiliki keanekaregaman dan populasi satwa yang tinggi;
c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yatig bersangkutan.
(3) Kriteria hutan wisata adalah:
a. Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara ilmiah maupun buatan manusia;
b. Memenuhi kebutuhan akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk;
c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
(4) Kriteria daerah perlindungan plasma nutfah adalah:
a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan bagi satwa tersebut;
c. Mempunyai luas tertentu dan lapangannya tidak membahayakan.
(5) Kriteria daerah pengungsian satwa adalah:
a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.
Pasal 24
Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan llmu pengetahuan.
Pasal 25
Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan eksositem.
Pasal 26
Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang-biaknya berbagai biota laut disamping sebagai perlindungan pantai dari pengikisan air laut serta perlindungan usaha budidaya dibelakangnya.
Pasal 27
Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.
Pasal 28
Perlindungan terhadap taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilakukan untuk mengembangkan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
Pasal 29
Kriteria taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.
Pasal 30
Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peningggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
Pasal 31
Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Bagian Keempat
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 32
Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
Pasal 33
Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.
BAB V
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah Tingkat I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagal kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:250.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan.
(2) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung.
(3) Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bagi daerahnya kedalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II.
(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.
Pasal 35
Apabila dalam penetapan wilayah tertentu terjadi perbenturan kepentingan antar sektor, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat mengajukan kepada Tim Pengelolaan Tata Ruang Nasional untuk memperoleh saran penyelesaian.
Pasal 36
(1) Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung.
(2) Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.
BAB VI
PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG
Pasal 37
(1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
(2) Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
(3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
(4) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi hutan lindung harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.
Pasal 38
(1) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
(2) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.
(4) Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri yang berwenang, setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
Pasal 39
(1) Pemerintah Daerah Tingkat II wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban.
(3) Apabila Pemerintah Daerah Tingkat 1 tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 untuk proses langkah tindak lanjut.
(4) Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib diajukan kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40
(1) Selambat-lambatnya dua. tahun setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan, setiap Pemerintah Daerah Tingkat I sudah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan kawasan lindung, dan segera sesudah itu Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkannya lebih lanjut bagi daerah masing-masing.
(2) Penetapan kawasan lindung sebagimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dipandang perlu dapat disempurnakan dalam waktu setiap lima tahun sekali.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Subscribe to:
Posts (Atom)